KETUA UMUM HKTI PRABOWO : TOLAK IMPOR BERAS

CISARUA – BNL- Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Letnan Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto, dengan tegas menyatakan bahwa HKTI menolak direalisasikannya impor semua produk pangan termasuk rencana pemerintah mengimpor beras. Demikian ditegaskannya saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Temu Tani dan Perkemahan Agribisnis HKTI 2006 di lapangan sepak bola Wisata Gunung Mas, Jl. Raya Puncak-Cisarua, Kabupaten Bogor, Jum'at (15/9) kemarin.

Kegiatan HKTI yang dilaksanakan selama tiga hari dan bertema "Penguatan Kelembagaan Petani untuk Membangun Kemandirian Pangan dalam Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme" tersebut, juga dilakukan pelantikan pengurus DPC HKTI Kabupaten Bogor periode 2006-2011, pelantikan pengurus Pemuda dan Wanita Tani, serta memberikan penghargaan kepada petani berprestasi di Kabupaten Bogor.Selama tiga hari itu, kegiatan diisi dengan diskusi publik dengan menghadirkan pembicara Bupati Bogor H. Agus Utara Effendi, S.Ip, Rektor IPB Prof. Dr. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Rahmat Yasin, MM, dan banyak lagi.

Prabowo mengatakan, bangsa Indonesia seharusnya sudah mampu menghargai kebutuhan produksi pangan, dan saat ini kebijakan pe-merintah seringkali melupakan produksi pangan yang merupakan kebutuhan mayoritas penduduk. "Makanya petani harus seperti lidi harus bersatu. Dan 2-3 hari lagi kita di sini akan menyatukan visi, karena dengan aspirasi yang kokoh nasib petani akan didengar. Ditambahkan pula, sebetulnya bangsa ini belum merdeka karena para petani dari dulu masih miskin. Menurut data yang disampaikannya, mayoritas petani hanya sempat menkonsumsi susu 6 liter per tahun. Sementara, semua potensi kekayaan negara kita dicuri dan banyak dimiliki oleh orang asing. Dan dunia pertanian Indonesia, menurutnya, sudah tua renta karena hanya orangtua saja yang mau jadi petani. Dari 202 juta lebih penduduk negeri ini hanya 12,5% saja pemuda yang berprofesi sebagai petani. "Para pemuda tak tertarik jadi petani karena mereka beralasan sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Makanya para pemuda harus bangkit dan para intelektual harus mau jadi "provokator kebaikan" untuk memajukan pertanian," katanya. Ir. Peni Suprijasto, selaku Ketua Umum HKTI Kabupaten Bogor menyatakan, selain bersikap melakukan penolakan impor beras juga dengan tegas akan mendukung pemimpin yang mau berpihak kepada para petani.(Naga)

Presiden: Media Pendorong Perdamaian Juga Pemicu Konflik

Nusa Dua Bali,--BOGORNEWS Link--:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan media massa telah menjadi salah satu kekuatan besar bagi sebuah proses perdamaian. Di pihak lain, kata Presiden saat membuka Global Inter-Media Dialogue di Bali, kemarin (02/09), media juga menjadi pendorong munculnya konflik."Saya mencatat bahwa media punya kecenderungan untuk memicu atau malah memadamkan konflik. Tapi, kadangkala mampu mengikis kekerasan yang terjadi karena perbedaan persepsi," katanya.

Menurut Presiden, tidak ada hal yang lebih tepat untuk menjembatani perbedaan pendapat, menghindari kesalahpahaman, dan mengelola komunikasi untuk sebuah informasi yang akurat selain media. Dia berharap informasi yang disajikan media mampu menjadi agen perubahan dan mempromosikan kebebasan berpendapat, toleransi, pengertian serta perdamaian.Menteri Luar Negeri Norwegia, Jonas Gahr Store, dalam sambutannya menyatakan, media adalah jembatan terbaik untuk membangun sebuah dialog tentang kebangsaan, budaya, dan agama. Menurut Store dialog antarmedia tidak boleh berhenti sampai di sini.

Mengenai kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan protes beberapa waktu lalu, sempat disingung Presiden RI maupun Store. Menurut Store, walaupun kebebasan berekpresi adalah hak fundamental media massa, tapi bukan sesuatu yang absolut. Presiden menambahkan, pemuatan kartun itu bentuk ketidaksesitifan media pada tradisi atau budaya suatu bangsa. “Media barat kurang mempertimbangkan perasaan masyarakat muslim bahwa hal tersebut dilarang dalam Islam. Pemuatan kartun tersebut membuat kaget dan shok masyarakat muslim," kata Presiden.Pertemuan yang dihadiri tokoh media di seluruh dunia itu diisi berbagai sesi diskusi tentang tantangan media dan kebebasan pers. Mereka yang hadir di antaranya Aidhan White dari International Federation of Journalis, Mike Chinoy dari CNN, dan Riz Khan dari stasiun televisi Al Jazeera.(Tempo Interaktif/Naga-BNL)

GUBERNUR JAWA BARAT, DANNY SETIAWAN DIPERIKSA KPK

Jakarta-BOGORNEWS Link--: Danny Setiawan, Gubernur Jawa Barat, sejak pagi hari menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (1/9). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelembungan pengadaan alat-alat berat pada 2003 dan 2004.
Sejauh ini belum diketahui pasti berapa kerugian negara dalam kasus ini. Namun yang pasti, dana yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk proyek tersebut sebesar Rp 80 miliar pada 2003 dan Rp 105,9 miliar pada 2004.
Kasus ini terjadi ketika masa pemerintahan Gubernur Jabar, Nuriana. Saat itu, Danny menjabat sebagai Sekertaris Daerah Pemprov Jabar. Ia dikabarkan menjadi perantara dengan seseorang berinisial H, selaku pemasok alat-alat berat tersebut. Dalam kesempatan ini, Danny menolak memberikan keterangan lebih rinci tentang masalah tersebut. Selain Danny, mantan Gubernur Jabar Nuriana juga sebelumnya telah menjalani pemeriksaan. Hingga malam hari Pkl. 21.00 Wib. Danny Setiawan masih diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)./Bob

KIOS DIBONGKAR, PEDAGANG PARUNG AKAN GUGAT BUPATI BOGOR

(Dok. Pakuan Raya)
PARUNG – BOGORNEWS Link (BNL) --Pedagang protes keras atas Pembongkaran yang dilakukan Satpol Pamong Praja atas kios milik mereka yang berlokasi di Pasar Parung, pada Kamis (24/8), Bahkan rencananya terhadap pembongkaran yang semena-mena itu para pedagang akan menggugat Bupati Bogor. Alasan pihak pedagang mengambil langkah hukum, karena mereka menganggap tindakan pembongkaran yang dilakukan aparat Pemda Kabupaten Bogor, merupakan tidakan yang gegabah, dan arogan, dan sewenang wenang, karena bertindak secara sepihak, tanpa memperdulikan nasib pedagang."Bayangkan saja pedagang untuk membeli satu kios saja harganya bisa mencapai 60 juta, dan uang itu tidak sedikit, namun tiba-tiba sebelum ada kesepakatan mengenai ganti rugi, sudah langsung dibongkar. Apakah itu tidak merugikan pedagang," tanya Andi Illyas, salah seorang pedagang yang kiosnya juga dibongkar.
Rencana para pedagang untuk menggugat Bupati Bogor, diamini oleh Yusuf Jallaka, selaku kordinator pedagang, bahkan dia mengatakan seharusnya Pemda Kabupaten Bogor tidak boleh membongkar kios-kios sebelum ada kesepakatan ganti rugi, sesuai dengan berita acara kesepakatan antara Pemkab dengan CV Sigma, dalam ganti rugi pembangunan kios/los, yang dibuat pada pada 18 November 2002, empat tahun yang silam. Dalam pasal 2 Perjanjian disebutkan, pihak pertama yakni, Pemkab bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen atau pedagang yang telah membeli kios yang telah dibangun pihak kedua yakni CV Sigma Grup, dengan nilai ganti rugi yang telah disepakati bersama antar pihak konsumen dengan Pemda Kabupaten Bogor. Jadi dengan adanya pembongaran tersebut, jelas-jelas Pemda Kabupaten Bogor telah melanggar perjanjian. Bupati harus bertanggungjawab, sebab dialah yang telah memberikan izin pembongkaran kios, tegas yusuf Jalaka. Selain menggugat Bupati Bogor, Pedagang juga akan melaporkan pihak pengembang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Rcrd)