SITUASI DI MYANMAR MAKIN MEMPRIHATINKAN

JBNN: Situasi terkini di Myanmar semakin mengkhawatirkan. Paling tidak sebanyak 1.000 orang yang ditangkap ketika pasukan keamanan di Myanmar menindak tegas protes massa, yang kemudian ditahan di satu kampus di Yangon, kata para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan rejim itu kepada AFP, Selasa. Seorang pejabat senior PBB mengatakan, ia cemas atas laporan-laporan bahwa para tahanan itu, termasuk sekitar 500 biksu yang kabarnya mogok makan, dipindahkan ke lokasi lain, yang memicu kekuatiran atas kesehatan mereka.

Sementara itu, seorang pejabat Myanmar, yang berbicara tanpa bersedia namanya ditulis lantaran tidak berwewenang berbicara dengan wartawan, mengatakan bahwa sekitar 1.700 orang ditahan di kampus Institut Teknik Pemerintah. Kelompok itu termasuk sekitar 200 wanita, dan paling tidak seorang calon biksu Buddha yang berusia 10 tahun, ujarnya. Mereka ditahan di dalam kampus di gudang yang tidak berjendela, di mana para biksu menanggalkan jubah dan banyak di antara mereka menolak makan, katanya.

Keadaan yang sangat memprihatinkan ini ditambah dengan ditemukannya mayat biarawan (bhiksu) yang mengambang disungai.Mayat itu diduga kuat dibunuh oleh aparat junta militer Myanmar.

Pergolakan politik yang menewaskan paling tidak 13 orang ini berawal dari protes yang pertama meletus pertengahan Agustus setelah junta militer menaikkan harga bahan bakar minyak , tetapi meningkat dua pekan ketika para biksu turun memimpin unjukrasa yang diikuti sekitar 100.00 orang turun ke jalan-jalan. (Diolah dari berbagai sumber/Naga)

ANGGOTA KOMISI YUDISIAL TERIMA SUAP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah), memberi penjelasan kepada wartawan mengenai penangkapan anggota Komisi Yudisial (KY) berinisial IJ di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/9). IJ bersama seorang pemilik sekaligus penjual tanah berinisial FS, tertangkap tangan oleh penyidik KPK karena menerima uang Rp600 juta dan 30 ribu dolar AS dalam pengadaan tanah untuk Gedung KY. (Foto ANTARA/Ismar Patrizki/kim)

“Bawa Kasus Penyadapan Wartawan ke Forum Internasional”

Jakarta (JBNN):
Penulis senior untuk American Journalism Review, Sherry Ricchiardi, menyarankan para jurnalis dan media di Indonesia mempublikasikan kasus penyadapan atas telepon wartawan secara besar-besaran.


"Pendapat-pendapat yang tidak setuju (penyadapan) harus dipublikasikan," kata Sherry seusai acara bedah buku Laporan Investigasi untuk Media Cetak dan Penyiaran, karya William C. Gaines, di Semarang tadi malam.

Sherry pun menyarankan masalah penyadapan telepon wartawan dibawa ke dunia internasional. Caranya, antara lain, dengan mengirim berita penyadapan ke sistus-situs internet yang mempromosikan kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan. “Biar jadi bahan diskusi banyak orang,” ujar pengajar di Indiana University School of Jurnalism itu.

Sherry menanggapi aksi penyadapan telepon wartawan Majalah Tempo, Metta Dharmasaputra. Kasus penyadapan terungkap ketika sejumlah wartawan menerima salinan surat panggilan kepada Metta. Bersamaan dengan tersebarnya surat panggilan itu, beredar kopi rekaman SMS yang disadap dari telepon Metta.

Menurut Sherry, polisi tidak memiliki hak melakukan penyadapan terhadap telepon milik seorang wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya. "Wartawan merupakan warga negara yang berhak bebas," kata Sherry.

Sherry, pengajar di Indiana University School of Jurnalism, menambahkan, selama ada penyadapan atas percakapan seorang wartawan, peliputan investigasi akan sangat sulit dilakukan di Indonesia. "Itu yang menakutkan. Anda harus mendidik mereka (polisi)," katanya. (Sumber : Tempo Interaktif/naga)

Jimly: Perlu Jiwa Besar untuk Terima Calon Independen

JurnalBogor News (JBN) : Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa putusan MK yang memberi kesempatan kepada calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memerlukan kelapangan dada, kebesaran jiwa dan kerterbukaan hati para pemimpin partai untuk menerimanya.

"Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah merupakan milik umum, MK tidak ikut campur dalam masalah pengaturan lebih lanjut, dan diperlukan kesadaran untuk menerima kenyataan ini," katanya saat memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa program Magister Hukum Universitas Mataram (Unram), di Mataram, Selasa.

Dikatakannya, meskipun selama ini dirinya sering didatangai wartawan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan putusan tersebut, ia tidak pernah mau memberi penjelasan.

"Meskipun sudah seringkali dihubungi melalui telepon maupun SMS, selalu tidak ditanggapi, dan memang tidak ingin memberi penjelasan," katanya. Karena itu MK tidak ikut-ikutan terlibat dalam pengaturan teknisnya, dan biarlah keputusan MK tersebut disikapi dengan kesadaran serta kebesaran jiwa untuk menerima kenyatan ini.

Putusan MK tersebut tidak dimaksudkan untuk menyenang-nyenangkan warga negara yang berada di luar partai, tetapi semata-mata membangun pengertian yang memang seharusnya, sebagaimana pesan UUD 1945, katanya.

Ditambahkan, "Kita ini bersatu dalam kesatuan sistem, dengan memberi kesempatan kepada pekerjanya. Prinsip yang dianut MK yaitu, rakyat yang berdaulat. Kedaulatan rakyat itulah yang lebih diutamakan". Menurut Jimly, MK sangat menyadari bahwa putusannya itu telah membuat partai, yang secara naluriah, kepentingannya menjadi tidak nyaman, dan hal itu haruslah dimaklumi.

"Karena itu kalau saya ditanya, pokoknya terserah kepada kelapangan dada, kebesaran jiwa dan keterbukaan hati para pemimpin untuk menerima dan mengadakan pengaturan-pengaturan teknis," katanya. (AntaraNews/JBN-naga)

Penunjukan Langsung KPK atas Rekomendasi Yusril

Jakarta, -JBN-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung menyalahkan menterinya, Yusril Ihza Mahendra atas pengaduan Taufiequrrahman Ruki yang dilakukan Mensesneg itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tidak eksplisit menyebut Yusril keliru, Presiden Yudhoyono memberi persetujuan kepada KPK untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang atas rekomendasi Yusril sebagai Mensesneg.

Sikap Presiden Yudhoyono tersebut dikemukakan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi didampingi Juru Bicara Kepresidenan Andi A Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (19/2) sore. Sudi Silalahi dalam jumpa pers itu membacakan siaran pers di atas kertas berkop "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia " yang berjudul "Siaran Pers Juru Bicara Kepresidenan" dan ditandatangani Andi A Mallarangeng.

Ditanya wartawan, apakah Presiden Yudhoyono marah atau memberi teguran pada Yusril, termasuk kemungkinan menonaktifkan, Sudi hanya mengatakan, penjelasan yang dilakukannya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam masalah tersebut atau penafsiran lain. "Selama ini ada kesan seolah-olah Presiden Yudhoyono memberikan izin penunjukan langsung (kepada KPK) tanpa dasar padahal berdasarkan undang-undang, keppres dan rekomendasi dari Mensesneg," kata Sudi.
Pekan lalu, Yusril Ihza Mahendra melaporkan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki ke KPK karena melakukan penunjukan langsung dalam hal pengadaan barang, berdasarkan persetujuan Presiden Yudhoyono. Yusril melakukan hal itu hanya sehari setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan barang berupa alat sidik jari di Departemen Hukum dan Perundang-undangan ketika dia menjadi menterinya.

Dalam siaran pers tersebut dijelaskan pokok-pokok Keppres Nomor 80 Tahun 2003, khususnya Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 5. Dijelaskan juga tentang Lampiran 1 Bab I Huruf C.1.a4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
Setelah itu, dijelaskan pula kronologi pengadaan barang yang dilakukan KPK, yakni barang berupa 'Lawful Interception Device" atau alat penyadap yang diperlukan KPK. Dalam hal ini, KPK kemudian menyurati Presiden Yudhoyono melalui Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan surat nomor SR.59/KPK/IX/2005 tertanggal 27 September 2005 . "Isi surat tersebut adalah permohonan penetapan penunjukan langsung kepada Presiden sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam pengadaan peralatan Lawful Interception Device," kata Sudi.
Dikatakan Sudi, Mensesneg mengirim memorandum kepada Presiden setelah mempelajari dan menelaah secara mendalam permintaan Ketua KPK itu. Memorandum tersebut bernomor M.907/M.Setneg/10/2005 perihal Permohonan Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Masih kata Sudi, dalam memorandum tersebut Mensesneg menyatakan, penunjukan langsung kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis dengan harga yang normal akan ditetapkan oleh Sekjen KPK. Selain itu, "Kami (Mensesneg) berpendapat bahwa pengadaan peralatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga permo- honan tersebut kiranya dapat disetujui."

Mensesneg juga mengatakan dalam memorandumnya, "Jika Bapak dapat menyetujuinya maka saya akan menyurati Ketua KPK untuk menyampaikan persetujuan dimaksud." Berdasarkan memorandum itu, kata Sudi, Presiden Yudhoyono kemudian memberikan disposisi persetujuan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Mensesneg mengirim surat kepada KPK dengan nomor B.727/M.Sesneg/11/2005 tertanggal 10 November 2005 perihal Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Menurut Sudi Silalahi, persetujuan Presiden telah dilakukan secara sah setelah mendapat rekomendasi dari Mensesneg. "Presiden SBY memiliki sikap yang konsisten dalam hal pengadaan barang, baik melalui pelelangan umum maupun penunjukan langsung, yang harus di- laksanakan secara transpa- ran, akuntabel, tanpa penyimpangan (baik korupsi maupun mark up)," kata Sudi mengakhiri keterangannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta ikut turun tangan, dalam menyelesaikan perseteruan antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufikurrahman Ruki.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Patrialis Akbar, Senin (19/2). Menurutnya, baik jika presiden meminta klarifikasi Yusril, karena dia pembantu presiden.
Dia juga menyayangkan laporan Yusril yang tidak mengungkapkan kerugian negara, dalam pengadaan alat penyadap dengan penunjukan langsung yang dilakukan Ruki. Jika terjadi kerugian negara, bahkan indikasi korupsi oleh KPK, maka yang harus dituntut adalah seluruh pimpinan KPK. (Bob)

KADISPARBUD KOTA BOGOR DIPERIKSA,
DIDUGA TILEP DANA PEMBINAAN WARTAWAN

Bogor-Jurnal Bogor News- Kepala Dinas Informasi Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Bogor diperiksa Badan pengawas Daerah (BAWSDA), terkait adanya dugaan dana anggaran pembinaan pers senilai Rp 860 juta dalam APBD Kota Bogor Tahun 2006.

Pihak BAWASDA Kota Bogor, sejauh ini masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Kadisparbud Yamin saleh beserta seluruh stafnya. Pemeriksaan masih berjalan. Sudah ada empat orang yang diperiksa sebagai saksi, termasuk Kepala Disparbud sendiri. Demikian ungkap sumber JBN.

Dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2006 yang dianggarkan sebesar Rp 680 juta untuk pembinaan pers ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam APBD, untuk kegiatan Advetorial dianggarkan Rp 280 Juta, fasilitasi organisasi pers Rp 80 Juta, langganan surat kabar sebanyak 36 media senilai Rp 130 Juta.

Dugaan penyimpangan APBD ini terungkap ketika pada HUT Kota Bogor 2006 lalu, dimana telah dianggarkan sebesar Rp 50 Juta untuk biaya peliputan wartawan. Ternyata, pihak humas pemda Kota Bogor telah memalsukan tanda tangan wartawan yang hadir dalam acara HUT tersebut.

Sementara itu, Endang Zenal Arifin, Kepala Seksi Humas menyampaikan kepada media perihal dana pembinaan wartawan tersebut. Menurutnya, Walikota Bogor, Diani Budiarto memang punya kebijakan untuk memberikan dana pembinaan kepada wartawan yang meliput di Pemda Kota Bogor. menurutnya pula, Walikota Bogor sering mengeluarkan disposisi kepada Kepala Disparbud untuk mengeluarkan dana untuk anggaran pembinaan wartawan tersebut.(NG)

Ketidakjelasan Stok Beras Dimanfaatkan Spekulan

JAKARTA-JBN : Pemerintah dinilai selalu terlambat mengantisipasi naiknya harga beras. Kebijakan Departemen Pertanian mengenai produksi beras juga dinilai tidak jelas. Ketidakjelasan produksi dan simpang siurnya jumlah stok beras nasional ini dimanfaatkan para pedagang dan spekulan untuk menahan cadangan beras agar harganya naik.
Hal itu dikemukakan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu dan anggota Komisi IV DPR Cheppy T Wartono, sebagaimana dikutip dari Pembaruan, di Jakarta, Sabtu (16/12).
Benny mengatakan, kenaikan harga beras bukan hal yang luar biasa, karena terjadi setiap tahun, terutama menjelang hari besar keagamaan maupun Tahun Baru. Naiknya harga beras tidak ada kaitan dengan musim tanam padi yang memang sudah biasa mundur 1-2 bulan karena iklim memang kerap bergeser.
Dia menyarankan, Perum Bulog tidak ikut-ikutan menunggu sampai harga beras naik dan baru operasi pasar (OP). Bulog harus mengantisipasi, antara lain dengan mengumumkan bahwa stok beras cukup, dan bukan sebaliknya selalu menyatakan stok berkurang, sehingga harus mengimpor.
Menurut Benny, OP beras adalah hal yang biasa dan perlu dilakukan jika harga terlalu tinggi. Dan untuk masyarakat miskin sudah ada program raskin, sehingga bila harga beras naik seharusnya mereka tidak terpengaruh. Karena itu, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mendukung program raskin.
Benny juga mempertanyakan impor beras 210.000 ton yang sudah masuk ke gudang-gudang Bulog. Stok di pemerintah dinilai cukup aman, artinya Bulog harus menahan laju kenaikan harga beras, dan jangan terlalu cepat menyatakan kekurangan dan harus mengimpor. Kondisi ini akan dimanfaatkan para spekulan.


Ada Permainan
Sementara itu, Cheppy T Wartono, anggota Komisi IV DPR menduga, naiknya harga beras dan lambatnya antisipasi pemerintah adalah proses untuk melegitimasi impor beras. Menurut dia, naiknya harga bukan karena stok berkurang tapi ada permainan agar stok di Bulog dinyatakan hampir habis, kemudian kran impor dibuka lagi.
Senada dengan Benny, Cheppy juga mempertanyakan stok Bulog yang sekitar 800.000 ton, yakni sisa impor awal tahun 2006 sebanyak 80.000 ton, stok nasional 532.000 ton, dan impor beras akhir tahun 2006 sebanyak 210.000 ton.
Kenaikan harga beras saat ini, ungkapnya, tidak mengenal teori ekonomi supply and demand, karena ketika dicek di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, ternyata masuk dan keluarnya beras masih seperti keadaan normal, yakni masuk 4.000 ton dan keluar 3.000 ton.
Naik 12 Persen
Sementara kondisi di daerah-daerah masih diwarnai seputar rencana OP dan kenaikan yang tidak terkendali. Misalnya di Kota Jambi, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok terus naik. Bahkan kenaikan itu hingga mencapai 12 persen.
Pantauan Pembaruan di pasar tradisonal Angso Duo Kota Jambi dan di sejumlah pasar swalayan, Kamis (14/12), harga kebutuhan pokok yang naik terutama beras, gula, minyak goreng dan telur ayam ras. Harga beras kualitas baik cap Anggur di Kota Jambi mencapai Rp 6.100 per Kg atau naik Rp 300 per kg (4,92 persen) dari harga sebelumnya Rp 5.800 per kg.
Kemudian harga beras cap ikan Belido naik dari Rp 4.600 per kg menjadi Rp 5.100 per kg Harga beras cap Pandan Wangi naik dari Rp 6.100 per kg menjadi Rp 6.300 per kg, dan beras cap King naik dari Rp 4.600 per kg menjadi Rp 5.200 per kg. Harga gula pasir naik dari Rp 5.700 per kg menjadi Rp 6.200 per kg. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas minyak goreng curah yaitu mencapai Rp 6.300 per kg.
Sama halnya dengan Pemprov Bengkulu, yang sampai kini belum juga menggelar OP. Bahkan rencana OP hari Jumat (15/12) tertunda lantaran belum ada izin dari Menteri Perdagangan.
Di Kabupaten Situbondo Jawa Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Disperdagpar) setempat sempat inspeksi mendadak ke beberapa pusat gudang dan penggilingan beras di sejumlah kecamatan. Dalam kegiatan itu mereka menemukan beras-beras oplosan.
"Beras-beras berkualitas rendah seperti beras orang miskin (raskin) yang harganya Rp 3.000 per kg, kalau dioplos dengan beras Mentik atau Bengawan yang harganya Rp 4.000 per kg. Di masa paceklik ini laris dijual dengan harga Rp 4.500 per kg. Ini penipuan, karena beras-beras oplosan itu terkesan seperti berkualitas tinggi karena diberi pengharum seperti wangi daun pandan," ujar Mansyur, Kabid Perdagangan Disperdagpar Pemkab Situbondo, Sabtu (16/12) pagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, Ade Suharsono memperkirakan harga akan kembali normal dalam tiga hari ke depan. OP yang dilakukan serentak di 15 pasar tradisional di Jakarta sejak Kamis (14/12), mulai memengaruhi harga beras. Harga beberapa jenis beras di Jakarta turun dalam kisaran Rp 50 sampai Rp 100 per kg. Diharapkan, harga akan turun lagi dengan kisaran Rp 200 hingga Rp 500 per kg.
Menurut pedagang beras di Pasar Induk Kramatjati, Rahman, beras IR-64 kualitas III turun dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.650 per kg. Beras IR-64 kualitas II juga turun dari Rp 4.900 menjadi Rp 4.800 per kg. Penurunan harga karena banyak pembeli yang memang menunggu OP.
Sedangkan pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Roesdi Syah, mengatakan pasokan beras memang berkurang selama Desember ini. (Suara Pembaruan/NG)

GOLKAR KOTA BOGOR PECAH

BOGOR-JBN: Para kader di akar rumput mulai angkat bicara soal konflik yang melanda tubuh partai Golkar Kota Bogor saat ini. Helmi Soetikno Ketua DPD Golkar dinilai mereka memang mesti ditumbangkan dari jabatannya saat ini. Karenanya, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) adalah jalan satu-satunya. Demikian dikemukakan salah seorang pengurus Komlur Partai Golkar di Kecamatan Bogor Barat yang enggan disebut identitasnya. Dirinya menyatakan, kalau kepengurusan Helmi diteruskan sama saja dengan penghancuran partai besar berlambang pohon Beringin itu. Dirinya membantah alasannya ini karena ditunggangi oleh seseorang petinggi di Partai Golkar untuk kepentingan Pilkada dan Pemilu. “Ini murni keputusan bersama untuk segera mengadakan Musdalub, yang didukung dari 6 Komcam dan 68 Komlur se-Kota Bogor ini. Tujuannya semata hanya untuk kemajuan partai Golkar Kota Bogor agar lebih besar kedepannya,” ujarnya. Sementara informasi yang berhasil dihimpun JBN dari beberapa sumber, Jum’at malam (15/12), seluruh Komcam dan Komlur terus merapatkan barisan dan berkumpul disuatu tempat. Hal ini, kata dia, guna mematangkan strategi Musdalub yang diinginkan oleh komlur dan komcam.

Sebelumnya, kubu pro Musdalub kepada Tim Klarifikasi dan Investigasi (TKI) DPD Partai Golkar Jawa Barat mengadakan pertemuan, Kamis (14/12) siang lalu. Pertemuan itu dipimpin Ali Hasan Wakil Ketua DPD Jabar Bidang OKK dengan anggota Budi Asmara dan Dedi Komara. Tim TKK adalah tim yang ditugaskan DPD Jabar untuk memperdalam informasi tentang sepak terjang Helmi dalam memimpin DPD sekaligus meminta keterangan dari pengurus DPD terkait dengan kisruh di tubuh DPD Kota Bogor.

Dalam pertemuan dengan TKI DPD Partai GOLKAR Jabar, kubu Pro Musdalub mengemukakan mereka menuntut Helmi agar lengser dari jabatannya, karena dinilai sering menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua DPD GOLKAR. Namun demikian, para pengurus yang menentang kepemimpinan Helmi tidak menyebutkan secara rinci apa saja kesalahan atau penyimpangannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari kubu Pro Musdalub. Kemudian, ketua Tim TKI DPD Jabar Ali Hasan meminta, agar dilakukan islah atau rekonsiliasi. Namun usulan Ali Hasan ditolak, dan kubu pro musdalub tetap bulat pada keputusannya, yakni meminta Helmi mundur dari jabatannya.

Pejabat Teras Pemda Kota Bogor Ikut Bermain

Pecahnya konflik di tubuh Partai GOLKAR Kota Bogor ini ditengarai juga, terlibatnya Pejabat Teras Pemda Kota Bogor yang berkepentingan untuk menentukan kebijaksanaan partai. Berdasarkan informasi dari sumber JBN, disebutkan konflik ini berkaitan juga dengan pertarungan untuk mendapatkan tiket dalam pencalonan Walikota dalam PILKADA mendatang. Sumber itu juga mengatakan Pejabat Teras tersebut diduga pihak yang memfasilitasi kelompok Pro Musdalub untuk melengserkan Helmi dari jabatannya sebagai Ketua DPD GOLKAR Kota Bogor. Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat teras di Pemda Kota Bogor, seperti Diani, yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bogor, Dodi Rasadi, yang saat ini sebagai Sekdakot Bogor telah digadang-gadang sebagai calon Walikota dalam PILKADA mendatang. (OCHE)